Artikel

Membakar Bendera Tauhid Bukan Penodaan Agama?

Oleh:  Prof. Dr Mudzakkir, SH

 

BEBERAPA waktu lalu kita disibukkan dengan peristiwa pembakaran bendera bertuliskan kalimat Laa Ilaha Illallah. Perbuatan pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid yang diterjemahkan “Tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasul Allah” yang selanjutnya disebut sebagai “bendera tauhid”.

Karena pelaku pembakar sudah diproses secara hukum dan akhirnya pengadilan telah menjatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh hari) dari ancaman pidana selama 3 (tiga) minggu (Pasal 174 KUHP), seolah-olah sudah selesai.

Permasalahan hukum yang terkait dengan perbuatan pembakaran bendera tauhid sesungguhnya bukan hanya pada pelaku pembakar bendara tauhid sudah diproses hukum dan telah dijatuhi pidana penjara, tetapi apakah sduah tepat dan benar penyidik menggunakan Pasal 174 KUHP untuk pelaku pembakar bendera tauhid? Apakah penjatuhan pidana penjara 10 hari yang mendasarkan kepada Pasal 174 KUHP tersebut juga sudah termasuk mengadili perbuatan pembakaran bendera tauhid yang dinilai telah menghina simbul inti dari ajaran agama Islam?

Penyidik semestinya memahami suasana bathin masyarakat muslim selaku penganut agama tauhid dan menegakan norma hukum seharusnya tidak sama dan disamakan dengan menegakan teks pasal-pasal dalam undang-undang. Keadilan itu letaknya bukan pada teks pasal-pasal undang-undang, tetapi pada norma hukum yang ditegakan melalui teks undang-undang.

Baca: Pembakar ‘Bendera Tauhid’ Divonis Penjara 10 Hari, Denda Rp 2 Ribu

Norma hukum pidana dalam Pasal 174 KUHP

Teks norma hukum yang dimuat dalam Pasal 174 KUHP: “Barang siapa dengan sengaja mengganggu rapat umum yang diizinkan dengan jalan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Kepentingan hukum yang dilindungi dalam pasal tersebut adalah ketertiban umum yaitu kelancaran (ketertiban) rapat umum yang diizinkan. Sedangkan perbuatan yang dilarang adalah menggangu rapat umum yang diizinkan  yang dilakukan dengan cara menimbulkan kekacauan atau kegaduhan.

Dengan mengenakan Pasal 174 KUHP berarti penyidik telah menempatkan pembakaran bendera tauhid, yang menjadi pokok keberatan utama masyarakat muslim (sebagai pihak yang dirugikan), ditempatkan sebagai alat atau cara (jalan) untuk menimbulkan kekacauan atau suara gaduh yang menggangu rapat umum yang diizinkan. Jadi, pembakaran bendera tauhid tersebut statusnya sama atau disamakan dengan alat ata cara (jalan) lainnya agar menimbukan kekacauan atau suara gaduh dengan yang tujuan agar rapat umum yang iizinkan tersebut terganggu, misalnya bakar ban mobil atau benda lain yang mudah terbakar agar timbulkan asap yang tebal, suara saund system yang keras sekali, teriak-teriak dengan menggunakan pengeras suara, dan sejenisnya. Adapun rapat umum yang diizinkan tersebut adalah rapat dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional yang jatuh pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018.

Jika benar bahwa penyidik bermaksud untuk memproses dan mengajukan ke pengadilan agar pengadilan mengadili perbuatan pembakaran bendera tauhid sebagai cara (jalan) untuk menggangu rapat umum yang dizinkan, perbuatan penyidik tersebut justru dapat merendahkan makna dan martabat bendara tauhid sebagai simbul inti dari ajaran yang fundamental dalam ajaran agama Islam, karena tidak melakukan penyidikan dan memproses pengadilan pelaku pembakaran bendera tauhidnya, tetapi justru menjadikannya sebagai cara atau alat untuk menimbulkan gangguan rapat umum yang diizinkan.

Developed by ©
saffix
2017 - 2020